Terbengkalai Usai Diresmikan Presiden: Pasar Rakyat Maros Baru Disoroti

Maros, MASYARAKAT.NET — Ironi pembangunan kembali mencuat dari Kabupaten Maros. Pasar Rakyat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, yang sempat menjadi pusat perhatian nasional karena diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, kini berubah menjadi bangunan sunyi tak bertuan.

Padahal, proyek ambisius ini menelan anggaran negara sebesar Rp7 miliar dari APBN. Sayangnya, alih-alih menjadi pusat ekonomi baru, bangunan megah tersebut kini hanya menjadi saksi bisu dari ketidakjelasan pengelolaan aset daerah.

Saat ini, pasar yang seharusnya menjadi nadi ekonomi lokal itu justru memprihatinkan. Tak ada aktivitas perdagangan, tak ada geliat ekonomi, hanya deretan kios kosong dan fasilitas yang mulai rusak termakan waktu. Atap bocor, lantai retak, dan area sekitar pasar tampak terbengkalai.

Muh. Akbar, Bendahara DPK KNPI Maros Baru, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pasar yang tak kunjung dimanfaatkan.

“Pasar ini dibangun dengan uang rakyat. Tapi hingga hari ini belum juga difungsikan. Ini menjadi pertanyaan besar: di mana komitmen pemerintah?” ujarnya dengan nada tegas.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPK KNPI Maros Baru, Muh. Rivaldi, menilai ketidakjelasan pengoperasian pasar merupakan bentuk pembiaran yang merugikan masyarakat.

“Kami minta Bupati Maros dan DPRD untuk segera turun tangan. Pasar ini tak bisa dibiarkan jadi simbol kegagalan perencanaan. Harus ada langkah konkret agar pasar benar-benar hidup dan mendukung pelaku UMKM,” ucapnya.

Sekretaris DPK KNPI, Saenal Sallang, bahkan menyebut kondisi bangunan mulai mengkhawatirkan.

“Bangunan sebagus ini hanya jadi hiasan. Padahal potensinya besar untuk menampung pelaku usaha lokal dan membuka lapangan kerja. Tapi kalau terus dibiarkan, bisa-bisa rusak sebelum sempat dimanfaatkan,” tutur Saenal.

DPK KNPI Maros Baru mendesak agar Pemerintah Kabupaten Maros segera mengambil langkah strategis. Mulai dari pengaktifan kembali, relokasi pedagang tradisional, hingga menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga yang profesional dalam pengelolaan pasar.

Pasar Rakyat Maros Baru tak boleh jadi monumen diam dari ketidaktegasan pemerintah. Di tengah krisis ekonomi dan keterbatasan ruang usaha bagi masyarakat kecil, membiarkan pasar ini terbengkalai adalah bentuk nyata dari pemborosan anggaran dan kegagalan visi pembangunan daerah.